Kabar terbaru: UU ketenagakerjaan baru sudah berlaku
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. UU ini mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja (Bisnis.com, 10 November 2026). Menurut ulasan firma hukum JJP & Partners (9 November 2026) dan Lawyer Pontianak (9 November 2026), aturan pelaksana lama, termasuk PP 35/2021, tetap berlaku hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310), dan aturan pelaksana baru ditargetkan selesai dalam satu tahun (Pasal 312).
Kami belum bisa membuka naskah resmi dari situs JDIH BPK, jadi nomor pasal di artikel ini kami ambil dari kutipan media dan ulasan hukum yang disebut di bagian Sumber. Cek naskah resminya sebelum mengubah kontrak.
Untuk agensi event, ada satu akibat langsung: artikel kami tentang crew harian dan PKHL ditulis berdasarkan PP 35/2021, jadi bagian itu perlu dibaca bersama catatan di bawah.
Yang berubah dan menyentuh agensi
| Hal | Isi menurut sumber | Pasal |
|---|---|---|
| Batas PKWT | Paling lama 2 tahun, diperpanjang paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, total paling lama 4 tahun (sebelumnya 5 tahun di PP 35/2021) | 82 ayat (2) |
| Pemberitahuan perpanjangan | Tertulis, paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir | 82 ayat (3) |
| Pencatatan PKWT | Dicatatkan paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani | 87 ayat (3) |
| PKWT tidak tertulis | Demi hukum menjadi PKWTT (karyawan tetap) | 85 |
| Masa percobaan di PKWT | Tidak boleh | 86 ayat (1) |
| Uang kompensasi | Wajib dibayar saat PKWT berakhir, sesuai masa kerja | 88 |
| Alih daya | Dibatasi pada empat jasa penunjang: kebersihan, katering pekerja, pengamanan, angkutan pekerja | 95 |
| Alih daya untuk kegiatan produksi langsung | Pekerja beralih demi hukum menjadi pekerja perusahaan pengguna | 98 |
| Ganti vendor alih daya | Hak pekerja ikut berpindah, masa kerja dihitung kumulatif | 99 |
| Kontrak alih daya yang sedang berjalan | Tetap sah sampai berakhir; penyesuaian paling lama satu tahun | 306 |
| Dokumen pribadi | Dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan | 78 dan 79 |
| Dana cadangan pesangon | Pemberi kerja wajib menyediakan, kecuali usaha mikro dan kecil | 253 |
Catatan sumber: batas 4 tahun, empat jasa alih daya, dan larangan menahan dokumen dimuat oleh lebih dari satu sumber. Kewajiban pemberitahuan 7 hari dan pencatatan 3 hari kerja hanya kami temukan di satu ulasan firma hukum (Call My Lawyer, 9 November 2026), jadi anggap itu belum terkonfirmasi sampai Anda cek naskahnya. Besaran uang kompensasi dan teknis dana cadangan pesangon belum kami periksa. Menurut Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, lembaga pengelola dana cadangan pesangon baru ada paling lambat 2027 (Mistar.id, 15 November 2026).
Crew harian: apakah aturan 21 hari masih berlaku?
Kami tidak menemukan sumber yang menyebut aturan Perjanjian Kerja Harian Lepas di PP 35/2021 (kurang dari 21 hari per bulan, Pasal 10) sudah diubah atau dicabut. Namun kami juga tidak bisa memastikan sebaliknya: PP 35/2021 hanya hidup selama tidak bertentangan dengan UU 27/2026, dan kami belum membaca bagian UU yang mengatur bentuk hubungan kerja secara penuh. Jadi status aturan 21 hari belum terkonfirmasi.
Saran kami, bukan nasihat hukum: sampai ada kepastian dari Dinas Tenaga Kerja atau pengacara ketenagakerjaan, perlakukan 21 hari sebagai batas kehati-hatian, dan tetap hitung hari kerja per orang per bulan lintas event.
Alih daya: apakah penempatan SPG dan usher termasuk?
Daftar empat jasa alih daya tidak menyebut penyediaan tenaga event. Kami tidak menemukan penjelasan resmi apakah penempatan SPG, usher, atau crew ke klien dianggap alih daya, jasa lain, atau bentuk kerja sama berbeda. Jangan mengasumsikannya ke satu arah. Kalau agensi Anda menempatkan orang di bawah arahan klien sehari-hari, tanyakan ke pengacara atau Disnaker bagaimana Pasal 95 dan Pasal 98 dibaca untuk model kerja Anda.
Satu hal yang lebih jelas: bila perjanjian dengan klien sudah berjalan, Pasal 306 menurut JJP & Partners mempertahankan kontrak alih daya lama sampai berakhir, dengan masa penyesuaian satu tahun.
Dokumen talent: jangan ditahan
Pasal 78 dan 79 melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan. Menurut JJP & Partners, pengecualiannya sempit: dokumen hasil pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian tertulis. Bagi agensi, artinya meminta KTP asli atau ijazah asli sebagai "jaminan" sebelum bertugas patut ditinjau ulang. Cukup pakai salinan atau verifikasi, dan simpan seperlunya. Soal pengelolaan datanya, lihat data talent dan PP 33/2026. Kami belum memeriksa apakah larangan ini berlaku untuk talent yang statusnya mitra atau pekerja lepas.
Simpan bukti kehadiran dan pembayaran
Pasal 152, seperti dikutip Lawyer Pontianak, menyebut pekerja berhak menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran dari hubungan kerja tanpa batas waktu. Ulasan yang sama mengingatkan bahwa ini tidak otomatis menghapus tenggat untuk gugatan PHK, dan cakupannya untuk tiap kasus masih perlu dikaji. Untuk agensi, pelajaran praktisnya sederhana: catatan kehadiran dan pembayaran per talent per event sebaiknya tersimpan rapi dan bisa ditunjukkan. Lihat absensi crew event.
Status "mitra" tidak menyelesaikan segalanya
Pasal 102 ayat (4), seperti dikutip Bisnis.com, memasukkan pekerjaan berbasis platform digital ke dalam hubungan kemitraan, dengan hak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial. Lawyer Pontianak menekankan klasifikasi tetap harus dilihat dari substansi pekerjaan, upah, dan perintah, bukan dari kata "mitra". Itu pendapat penulis ulasan. Apa arti persisnya bagi talent event yang dibayar per hari belum kami temukan jawabannya.
Daftar cek 30 hari untuk agensi
Ini saran kami, bukan nasihat hukum.
- Kumpulkan semua kontrak crew dan klien yang sedang berjalan, beserta tanggal berakhirnya.
- Tandai kontrak PKWT yang mendekati batas 2 tahun atau sudah diperpanjang.
- Hitung hari kerja per orang per bulan lintas event.
- Hentikan praktik menahan dokumen asli talent.
- Tanyakan ke Disnaker atau pengacara: status aturan 21 hari dan posisi penempatan tenaga event terhadap Pasal 95.
- Pantau aturan pelaksana yang terbit dalam setahun ke depan.
Sumber dan catatan
Diperiksa 15 November 2026. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Naskah resmi UU 27/2026 tidak bisa kami buka; pasal diambil dari sumber di bawah.
- Bisnis.com, 10 November 2026: UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku
- JJP & Partners, 9 November 2026: Indonesia New Labour Protection Law
- Lawyer Pontianak, 9 November 2026: Ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026
- Call My Lawyer, 9 November 2026: Aturan PKWT UU 27/2026
- Kumparan, 9 November 2026: Aturan baru PKWT, kontrak kerja maksimal 4 tahun
- Warta Ekonomi, 13 November 2026: Ketenagalistrikan tak lagi masuk daftar outsourcing
- Mistar.id, 15 November 2026: Kewajiban dana cadangan pesangon
