Kabar terbaru: insentif PPh 21 mau diperluas
Pada 9 November 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memperluas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ke semua sektor usaha pada 2027 (Kontan). Tahun ini insentif itu hanya untuk lima sektor, termasuk pariwisata. Menurut Bisnis.com, rancangannya masih dalam tahap perincian. Belum ada aturan baru yang bisa dipakai untuk menghitung honor Anda, jadi sampai Desember 2026 yang berlaku tetap aturan yang ada sekarang.
Honor per hari termasuk upah pegawai tidak tetap
Aturan pajak mendefinisikan pegawai tidak tetap, termasuk tenaga kerja lepas, sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan saat bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah hasil pekerjaan, atau penyelesaian satu jenis pekerjaan (PMK 105/2025 Pasal 1). Honor SPG atau usher yang dibayar per hari event cocok dengan definisi itu. Yang memotong PPh 21 adalah pemberi kerja, yaitu pihak yang membayar honor Anda, bisa agensi bisa penyelenggara event.
Kalau Anda dibayar sebagai penyedia jasa lewat kontrak tersendiri, cara hitungnya bisa lain. Hal itu perlu ditanyakan ke pembayar atau konsultan pajak.
Contoh pemotongan menurut PMK 168/2023
Untuk upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, pemotongan memakai tarif efektif harian. Dua contoh dari penjelasan Ortax:
| Upah | Pemotongan |
|---|---|
| Rp450.000 per hari, bekerja 15 hari | 0%, tidak ada pajak yang dipotong |
| Rp2.600.000 untuk 4 hari (rata-rata Rp650.000 per hari) | 0,5%, yaitu Rp13.000 |
Bila rata-rata upah harian di atas Rp2.500.000, yang dipakai adalah tarif Pasal 17 dengan dasar pengenaan 50% dari penghasilan bruto. Dua baris di atas hanya contoh, bukan daftar tarif lengkap. Tarif lengkapnya ada di lampiran PP 58/2023.
Insentif 2026: syarat untuk pekerja lepas
Menurut PMK 105/2025, PPh 21 atas penghasilan pegawai tertentu ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026. Ada dua lapis syarat.
Pertama, pemberi kerja harus bergerak di salah satu dari lima sektor (alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata) dan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) utamanya tercantum di Lampiran A, yang memuat 133 KLU. Artikel DJP menyebut sektor pariwisata mencakup jasa MICE. Apakah pembayar honor Anda masuk daftar, hanya mereka yang bisa memastikan dari KLU utama di data DJP.
Kedua, pekerjanya harus punya NPWP dan/atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP, tidak menerima insentif DTP lain, dan upahnya rata-rata tidak lebih dari Rp500.000 per hari (bila dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan) atau tidak lebih dari Rp10 juta (bila dibayar bulanan).
Bila syarat terpenuhi, pemberi kerja wajib membayar pajak yang ditanggung itu secara tunai bersama honor, dan uang tunai itu tidak dikenai pajak lagi. Pemberi kerja juga harus melaporkannya lewat SPT Masa PPh 21/26 paling lambat 31 Januari 2027. Kalau terlambat, insentif 2026 tidak diberikan dan pajak yang sudah dipotong harus disetor.
Soal 2027
Dalam laporan yang saya baca, rencana 2027 menyebut target pekerja dengan penghasilan bruto tetap maksimal Rp10 juta per bulan. Belum ada rincian untuk pekerja lepas yang dibayar harian, termasuk apakah batas Rp500.000 per hari ikut berlaku. Jangan menghitung honor 2027 dengan angka 2026 sebelum aturannya terbit.
Yang bisa Anda siapkan sekarang
- Pastikan NIK yang Anda isi di verifikasi identitas Temu Talent sama dengan NIK yang Anda pakai untuk pajak.
- Tanyakan ke pembayar apakah PPh 21 dipotong dari honor Anda, berapa tarifnya, dan apakah mereka memakai insentif DTP.
- Minta bukti potong bila ada pajak yang dipotong.
- Catat tanggal dan jumlah honor setiap event.
Sumber
Diperiksa 10 November 2026. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat pajak, dan rencana 2027 belum menjadi aturan.
