Kabar terbaru: usher GIIAS yang direkam diam-diam
Awal Agustus 2026, seorang usher di pameran otomotif GIIAS 2026 mengaku direkam diam-diam, diduga memakai kacamata berkamera, oleh seorang kreator konten. Videonya dijadikan konten berjudul "Cara Deketin Cewek di Pameran". Menurut pengakuan sang usher di media sosial, ia baru tahu setelah videonya ramai, lalu meminta video dihapus. Permintaan itu disebut ditolak dengan alasan perekaman terjadi di ruang publik, dan ia disebut diminta mengganti biaya produksi bila ingin video diturunkan (kumparan, 4 Agustus 2026; iNews, 4 Agustus 2026). Semua itu adalah pengakuan satu pihak. Kreator kemudian menghapus konten dan meminta maaf secara terbuka, dan menurut kumparan ia mengakui ucapan soal biaya produksi itu tidak pantas.
Tanggapan yang tercatat:
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan perekaman itu melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan etika, dan bahwa keberadaan seseorang di ruang publik tidak otomatis memberi kebebasan untuk merekam dan menyebarkan videonya tanpa persetujuan. Penegakan hukumnya, kata beliau, ada di kepolisian (Katadata, 3 Agustus 2026).
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut perbuatan itu tidak etis dan melanggar hukum, dan mendorong korban melapor ke polisi.
- Satreskrim Polres Tangerang Selatan menyatakan, per 4 Agustus 2026, menemukan konten itu lewat patroli siber dan menyelidiki di lokasi. Saat itu belum ada laporan polisi dari korban, dan polisi mengundang pihak yang dirugikan untuk melapor (detik, 5 Agustus 2026).
Kami tidak menemukan kabar lanjutan setelah 5 Agustus, jadi belum jelas apakah ada laporan atau perkara. Kasus ini juga belum diputus pengadilan. Yang jelas, ia memunculkan pertanyaan yang sering dihadapi SPG dan usher: apa yang bisa saya lakukan kalau saya direkam saat bertugas?
Apa kata pakar soal dasar hukumnya
Dua pakar yang dikutip detik menyebut beberapa aturan yang mungkin dipakai (detik, 3 Agustus 2026):
| Aturan | Menurut pakar, relevan jika |
|---|---|
| UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | Wajah dan rekaman seseorang diproses untuk tujuan yang tidak sah |
| UU Hak Cipta, Pasal 12 dan 115 | Potret seseorang dipakai untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan |
| UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 | Ada unsur seksual atau tujuan seksual yang terbukti. Tidak otomatis berlaku |
Ini pendapat para pakar dan pejabat yang dikutip media, bukan putusan hukum. Apakah suatu perekaman melanggar hukum bergantung pada fakta kasusnya, dan keputusan akhir ada pada aparat penegak hukum. Untuk kasus Anda sendiri, bicaralah dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum.
Kalau Anda direkam tanpa izin saat bertugas
Langkah-langkah ini adalah saran praktis kami, dengan daftar bukti yang disebut pakar ICT Watch dalam liputan detik.
- Amankan bukti sebelum video dihapus: tautan unggahan, rekaman layar, tangkapan layar komentar, jumlah tayangan, dan tanggal Anda menemukannya. Pakar ICT Watch menyarankan menyimpan juga tanggal permintaan hapus dan balasan pengunggah.
- Minta penghapusan secara tertulis, sopan dan singkat, lewat DM atau komentar. Simpan tangkapan layarnya. Jangan membayar "biaya produksi" supaya video dihapus. Tidak ada dasar yang kami temukan dalam liputan kasus ini bahwa korban wajib membayar.
- Laporkan ke platform. Instagram, TikTok, YouTube, dan Threads punya formulir laporan untuk konten yang melanggar privasi.
- Kabari agensi atau penanggung jawab lapangan Anda. Agensi bisa membantu menghubungi penyelenggara, dan jejak laporan lebih rapi bila lewat satu jalur.
- Lapor ke Komdigi lewat AduanKonten.id untuk konten yang merugikan, atau ke polisi bila Anda ingin menempuh jalur hukum. Polisi menerima laporan langsung, dan dalam kasus GIIAS polres setempat mengundang pihak yang dirugikan melapor.
- Jaga diri. Tidak apa-apa menolak difoto atau direkam, dan tidak apa-apa meminta tim keamanan acara mendampingi bila ada yang membuntuti Anda dengan kamera.
Dua hal yang sering membingungkan
Direkam di tempat umum, apa selalu salah? Tidak ada jawaban satu kalimat. Foto suasana pameran yang tidak menonjolkan seseorang berbeda dengan video yang memusatkan satu orang, merekamnya diam-diam, dan memakainya sebagai konten. Menteri Komdigi menegaskan bahwa ruang publik tidak otomatis berarti bebas merekam dan menyebarkan. Bila ragu, anggap persetujuan sebagai standar.
Bolehkah tetap ramah ke pengunjung dan kreator? Tentu. Tugas SPG dan usher memang berhadapan dengan publik, dan banyak event sengaja mengundang kreator. Bedanya ada di izin: diminta dulu, jelas untuk apa, dan Anda boleh menolak.
Untuk agensi dan penyelenggara
Kasus seperti ini cepat menjadi masalah reputasi bagi semua pihak. Beberapa hal yang bisa disiapkan, sebagai saran kami: sampaikan di briefing bahwa crew boleh menolak direkam dan siapa yang dihubungi bila ada kejadian, tunjuk satu penanggung jawab lapangan, dan beri tahu pengunjung lewat papan atau pengumuman bahwa perekaman yang menyorot crew memerlukan izin. Artikel kami tentang data talent dan PP 33/2026 membahas sisi data pribadi di agensi.
Sumber
Diperiksa 12 November 2026. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Nama usher dan kreator sengaja tidak kami cantumkan.
- kumparan, 4 Agustus 2026: Polres Tangsel selidiki konten influencer rekam usher GIIAS tanpa izin
- detik, 5 Agustus 2026: Aksi perekam usher GIIAS bikin resah kini diusut polisi
- Katadata, 3 Agustus 2026: Menteri Komdigi sebut langgar UU PDP
- detik, 3 Agustus 2026: Dasar hukum yang bisa dipakai usher GIIAS untuk lapor polisi
- iNews, 4 Agustus 2026: Viral SPG GIIAS direkam diam-diam jadi konten
